Cite This        Tampung        Export Record
Judul Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2011 tentang perubagan atas peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan dan pembayaran tagihan atas pekerjaan yang dilakukan dengan cara swakelola di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pengarang Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penerbitan Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2011
Deskripsi Fisik 17 p. ; 21 cm.
Subjek Law of Indonesia -- Peraturan Menteri
Catatan Buku ini berisi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2011 tentang perubagan atas peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan dan pembayaran tagihan atas pekerjaan yang dilakukan dengan cara swakelola di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
B03080 MEN 348.598 IND p Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Tersedia
B03081 MEN 348.598 IND p Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Tersedia
B03082 MEN 348.598 IND p Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Tersedia
B03083 MEN 348.598 IND p Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Tersedia
B03084 MEN 348.598 IND p Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Tersedia
B03085 MEN 348.598 IND p Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Tersedia
B03472 MEN 348.598 IND p Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000002584
005 20180824120138
008 180824||||||||| | ||| |||| || |
035 0010-0818002584
041 $a id
082 0 $a 348.598
090 $a MEN 348.598 IND p
100 0 $a Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
245 0 0 $a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2011 tentang perubagan atas peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan dan pembayaran tagihan atas pekerjaan yang dilakukan dengan cara swakelola di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
260 $a Jakarta $b Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi $c 2011
300 $a 17 p. ; 21 cm.
500 $a Buku ini berisi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2011 tentang perubagan atas peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan dan pembayaran tagihan atas pekerjaan yang dilakukan dengan cara swakelola di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
650 0 $a Law of Indonesia -- Peraturan Menteri
No Nama File Nama File Format Flash Format File Action
1 261_2011_Peraturan_Menteri_Negara_Pendayagunaan_Aparatur_Negara.fbr fbr Baca Online
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
Himpunan Hasil Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR-RI Nomor X/MPR/1998 Berkaitan dengan Pemisahan yang Tegas antar Fungsi-fungsi Yudikatif dari Eksekutif Laporan Tim Kerja Terpadu Mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR-RI Nomor X/MPR/1998 Berkaitan dengan Pemisahan yang tegas Antar Fungsi-fungsi Yudikatif dari Eksekutif (sesuai Keppres Nomor 21 tahun 1999) Petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi pemerintah : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/19/M.PAN/11/2008 / Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah: Kep.Men.PAN Nomor: KEP/118/M.PAN/8/2004 Show More